Kapolda Jabar : Bidang Humas Instrumen Strategis Membangun Citra Polri Di Masyarakat

oleh
Kapolda Jabar : Bidang Humas Instrumen Strategis Membangun Citra Polri Di Masyarakat
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., menyampaikan sambutannya pada acara update data hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Jawa Barat melalui Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo, Kamis (6/12/2018).

BANDUNG,- Divisi Humas Mabes Polri menggelar kegiatan update data hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Jawa Barat. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Amarossa, Kota Bandung (6/12/2018), dan diikuti oleh Bid. Humas Polda Jabar, Bid. Humas Polda Metro Jaya dan Bid. Humas Polda Banten.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kabag Yaninfodok Biro PID Div. Humas Polri Kombes Pol Sulistiyo Pudjo Hartono, S.I.K.,M.Si., Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Tronuyudo Wisnu Andiko, S.I.K., selanjutnya yang mewakili Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Kabid Humas Polda Banten serta Ketua KIP Provinsi Jawa Barat Dan Satriana.

Kadiv Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., dalam sambutannya yang disampaikan Kabag Yaninfodok Biro PID Div. Humas Polri Kombes Pol Sulistiyo Pudjo Hartono mengatakan, “Sejak dimulainya reformasi organisasi Polri sampai saat ini, kita sama-sama mengetahui dan merasakan pasang surut citra kepolisian di mata publik. Citra ini dibentuk melalui pelayanan dan respon positif yang diberikan Polri kepada masyarakat terutama dalam bidang pemberian informasi yang akurat, terpercaya, mudah diakses, dan up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kebebasan berpendapat yang diamatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 memungkinkan setiap orang mengungkapkan opini, pendapat, serta sikapnya terhadap suatu permasalahan. Kebebasan berpendapat ini harus disampaikan dengan etika yang baik dan dapat dipertanggungjawabjan sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Divisi Humas Polri dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri sebagai badan publik wajib memberikan serta membuka akses bagi setiap pemohon informasi. Untuk itu kita wajib menyediakan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi. Namun Polri juga berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri mengingatkan.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., dalam sambutannya yang sampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan bahwa Bidang Humas merupakan instrumen strategis dalam membangun citra Polri di masyarakat. Maka sekecil apapun informasinya harus mampu mengelola sekaligus menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi.

“Sebagai penjuru pencitraan Polri, fungsi kehumasan hendaknya dapat membangun komunikasi yang proporsional, utuh, sejajar dengan masyarakat, netral, sekaligus kontruktif, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri,” kata Kapolda pada sambutannya.

Dewasa ini transparansi dan kebebasan untuk memperoleh informasi merupakan salah satu ciri masyarakat demokratis, sehingga masyarakat dapat dapat secara aktif ikut mengontrol badan publik terutama Polri dalam mengimplementasikan program kerjanya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. [*]

Comments

comments