Jangan Tukar Suara Dengan Kantong Kresek Sembako

oleh

Bandung, – Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Nina Yuningsih, mengajak pemilih memerangi praktik-praktik intimidasi, politik uang, politik identitas, jual beli suara, dan menukar suara dengan sembako. Apalagi sebagian waktu kampanye bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri, dengan peredaran kantong kresek berisi sembako semakin bertambah. Belum lagi ada anggapan pemberian uang dari calon pemimpin disebut ‘asal karaos, kahartos, aya artos’ (asal terasa, bisa dimengerti, ada uang) seolah-olah menjadi pembenaran money politic.

Komisioner KPU Jabar, Nina Yuningsih, saat acara sosialisasi Pilgub Jabar pada keluarga besar Kopri PKC Jabar di Gedung BKM, Jl. Burangrang, Kota Bandung, Jumat (4/5/2018).
Komisioner KPU Jabar, Nina Yuningsih, saat acara sosialisasi Pilgub Jabar pada keluarga besar Kopri PKC Jabar di Gedung BKM, Jl. Burangrang, Kota Bandung, Jumat (4/5/2018).

Hal itu dikemukakan Nina di hadapan keluarga besar Kopri PKC Jabar pada acara sosialisasi Pilgub Jabar di Gedung BKM, Jl. Burangrang, Kota Bandung, Jumat (4/5/2018). Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan dari IPNU, GMNI, GMKI, Jaman, PWNU, dan Pengurus Persis Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Menurut Nina, kaum perempuan harus berani melawan tantangan itu dengan memahami pemilu dan peran sebagai pemilih. “Meski kecewa terhadap pemerintah misalnya, kaum perempuan harus menggunakan hak pilih dengan baik,” sebutnya.

Dengan memilih, ada peluang untuk mengubah pemerintahan ke arah yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, apatisme tidak akan membawa perubahan. “Bagaimanapun juga pemilu merupakan upaya memilih pemimpin, yang selanjutnya melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu memberi peluang perubahan,” ujarnya sambil mengingatkan apatisme identik dengan memberi kesempatan kepada calon yang tidak baik untuk berkuasa.

Sementara itu, Ketua Kopri PKC Jawa Barat Ariyanti Marwah menjelaskan kegiatan sosialisasi yang bertema “Siapa Bilang Perempuan Alergi Politik? Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan” itu berangkat dari kegelisahan rendahnya partisipasi politik kaum perempuan. “Dari 574 kandidat di pilkada, hanya 49 yang menjadi cagub/ cawagub, cabup/ cawabup, dan cawalkot/ cawawalkot perempuan,” tandasnya.

Jumlah itu tentu belum signifikan. Padahal, di tengah affirmative action kesetaraan gender dan sustainable development goals, kaum perempuan seharusnya mendapat kesempatan yang lebih baik. Namun ia pun merasa berlapang dada, karena pemilu sekarang memiliki sensitivitas dan perspektif gender. Untuk itu, Ariyanti mengajak kaum perempuan menjadi aktor pemilih. “Tapi tidak asal pilih, tidak pula menjadi alat kampanye politik praktis, serta menggunakan hak pilih pada 27 Juni mendatang dengan menjadi pemilih cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. [*]

Comments

comments