Madiun – Memasuki bulan kedua tahun 2017, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan kegiatan forum kehumasan di gedung Diklat Kota Madiun, Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, Jumat (03/02).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Madiun, Maidi serta Ketua DPRD Kota Madiun, Istono juga bertindak sebagai narasumber.
Dalam laporannya di depan sekitar 180 undangan yang terdiri dari para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Lurah, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta wartawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Madiun, Gembong Prasnowo mengatakan, forum kehumasan tersebut merupakan salah satu bukti terwujudnya sinergitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, insan pers dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun.
Sementara itu Sekda Kota Madiun dalam sambutannya saat membuka acara banyak memberikan penjelasan terkait dengan forum tersebut, salah satunya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Dasar dari pelaksanaan kegiatan hari ini salah satunya adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertemuan ini juga merupakan rutinitas yang bermanfaat sehingga pantas kalau diadakan setiap satu bulan sekali, sehingga nanti tujuannya adalah untuk mengawal, mengawasi, serta mengevaluasi setiap kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Sekda Kota Madiun, Maidi juga menjelaskan tentang kewenangan daerah dalam mengelola keuangan untuk pembangunan atau lazim disebut Otonomi Daerah. APBD Kota Madiun sendiri, kata Maidi, pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.065.475.091.000, yang terbagi dalam 986 kegiatan selama 12 bulan sehingga di setiap bulannya ada sekitar 22 kegiatan.
Dengan kekuatan keuangan daerah yang seperti itu, Pemerintah Daerah sangat fokus terhadap pendidikan. Pasalnya, dengan pendidikan yang baik serta benar niscaya kedepannya akan dihasilkan generasi pemimpin yang cakap, pandai, serta berintegritas, sehingga masuk akal jika sektor pendidikan mendapat porsi keuangan yang cukup besar.
“Di setiap kegiatan akan kami cek progresnya di minggu terakhir dalam setiap bulannya,” urai Maidi.
Selain itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono menjelaskan jika anggota dewan saat ini juga tengah fokus terhadap pendidikan di Kota Madiun, khususnya pendidikan tingkat SMA/SMK Negeri di kota Madiun. “Fokusnya adalah mengenai regulasi atau aturan yang nantinya bakal dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan hukum. Kami (Dewan,red) juga sedang berusaha memberikan solusi terbaik terkait masalah jaminan kesehatan, terkait adanya peralihan ke BPJS,” jelas Istono.
Kegiatan tersebut kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab antara undangan dengan narasumber.(and)
