Dianggap Ada Penyimpangan Pembangunan Fisik, Elemen Masyarakat Melapor Ke KPK

oleh

JAKARTA,- Elemen masyarakat yang diantaranya datang dari LSM PMPRI, merasa sudah gerah dengan hasil pembangunan fisik untuk kepentingan publik di beberapa titik wilayah Provinsi Sumatera Utara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Ada dugaan penyimpangan pekerjaan di sejumlah instansi dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yang dilaporkan oleh DPP LSM PMPRI ke sejumlah lembaga penegak hukum di Jakarta. Adapun yang menjadi temuan seperti di daerah Kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara.

“Dugaan temuan penyimpangan tersebut salasatunya berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing, yakni pembangunan jalan dan jembatan yang menggunakan APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017. Untuk Angggaran yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara yang diposkan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut itu yakni sejumlah pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2016-2017 yang diduga lari dari RAB,’ ungkap Kurniawan Hasibuan, Ketua DPD LSM PMPRI Provinsi Sumatera UtaraUtara kepada wartawan, (9/4/2018).

Tidak hanya disitu saja, kata Kurniawan, pembangunan tanggul penahan banjir dan bronjong sungai di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2016-2017 ikut kami laporkan. Laporan tersebut tidak hanya ke Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melainkan juga ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

Kurniawan Hasibuan kepada wartawan usai menyerahkan berkas di KPK menerangkan bahwa dirinya berharap dan meminta kepada lembaga penegakan hukum agar segera memeriksa pejabat terkait dengan proyek-proyek pembangunan fisik yang dilaporkan pihaknya. “Hari ini kita sudah menyampaikan dan melaporkan temuan kita terkait kegiatan fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Sumber Daya Air Prov. Sumut dan Bina Marga Sumut,” sebutnya.

Selain temuan dari Sumatera Utara, turut juga diserahkan temuan dugaan penyimpangan proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi SS Rengas – Bandung II Cs di Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2017 yang dikoordinasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Kementerian PUPR beserta pelaksana kegiatan pembangunan. [*]

LSM PMPRI saat melaporkan beberapa hasil temuannya ke KPK

Comments

comments