Demo Angkutan Umum dan Taksi Tanggal 10 Oktober di Bandung Raya Ditangguhkan

oleh

BANDUNG – Demo (unjuk rasa) serta mogok massal operator dan sopir angkutan umum dan taksi konvensional yang tergabung dalam WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) Jawa Barat yang rencananya akan digelar mulai tanggal 10 Oktober 2017 terkait dengan keinginan ditutupnya operasional angkutan umum dan ojek berbasis online di wilayah Jawa Barat, akhirnya ditangguhkan.

Penangguhan ini dibacakan oleh ketua WAAT, Herman, didampingi oleh sekjen dan jajaran pengurusnya, setelah ada kesepakatan dengan pihak Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan perwakilan dari Polda Jawa Barat saat melaksanakan mediasi di Kantor Dishub Jabar Jl Sukabumi, Kota Bandung, Senin (9/10/2017).

Pada konferensi pers seusai mediasi yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 6 Oktober lalu di Gedung Pakuan, Herman menyebutkan bahwa aksi yang semula akan mereka lakukan mulai tanggal 10 Oktober ditangguhkan asalkan pemerintah daerah dan instansi terkait segera menutup kantor Uber, Gojek, GoCar, Grab sekaligus menutup aplikasinya di wilayah Jawa Barat.

Konferensi Pers WAAT Jawa Barat beserta instansi lintas sektor

“Kami apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat Aher (Ahmad Heryawan), dimana terjadi kesepakatan yaitu pemprov mendukung WAAT untuk tidak beroperasinya angkutan sewa khusus GoCar, Gojek, Grab, Uber sebelum diterbitkan peraturan yang baru tentang angkutan sewa khusus online. mudah-mudahan apa yang dikatakan beliau (di Gedung Pakuan tanggal 6 Oktober) terealisasi dan bukan janji-janji semata,” urai Herman.

Dijelaskannya, “Artinya, disini kita sudah jenuh dengan janji, saya mewakili seluruh Wadah Aliansi se-Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi rekan-rekan, yakni ditutup aplikasi online-nya. Minimal ada gerakan dari pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan untuk menindak secara nyata,” pinta Herman.

Jika tuntutan aspirasi dari WAAT ini tidak segera dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, maka aksi yang sebelumnya ditangguhkan, berikutnya akan tetap mereka laksanakan.

Menanggapi keinginan dari jajaran pengurus WAAT tersebut, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Angkutan Darat Andreas Wijatno dan Kepala Balai Pengelola LLAJ Wilayah III, M Abduh Hamzah, mengatakan bahwa besok (10 Oktober 2017) pihaknya paling sedikit akan bergerak sesuai dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki. “Kita harus sama-sama menjaga kondusifitas, penertiban akan dilakukan, tapi bentuknya seperti apa, nanti berdasarkan hasil rapat dengan tim,” terang Abduh Hamzah.

Dikesempatan yang sama seusai konferensi pers, Kabid Transportasi Angkutan Darat, Andreas Wijatno menjelaskan, “Kita akan tentukan langkahnya dulu karena kita tidak bisa serta merta langsung (menutup), itu ada prosedurnya yang akan kita lakukan. Jadi sore ini kita akan berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kegiatan besok,” ungkap Andreas. “Penertiban, berupa penutupan atau nanti tindakan dilapangan, itu nanti hasil koordinasi dengan kepolisian dan kominfo di wilayah,” imbuhmya.

Dishub Jabar saat konferensi pers bersama WAAT Jawa Barat

Ditempat terpisah, Sekjen WAAT Jawa Barat Tirta Jaya menerangkan bahwa didalam organisasinya ini ada operator angkutan trayek lokal, AKDP, bis 3/4 dan elf. Ia berharap pemerintah segera bertindak dengan ditangguhkannya aksi demo, “Kita tunggulah bapak-bapak aparat ini bekerja, jika besok (10 Oktober 2017) kantor Gojek, GoCar, Uber, Grab belum ditutup, maka kami rembukan untuk kegiatan aksi sesuai pemberitahuan kami ke Polda Jabar,” terang Tirta. 

“Angkutan sewa khusus berbasis online itu kan belum resmi, sudah mah tidak resmi tapi terus jalan. Hargai dong pelaku transportasi yang resmi,” ujarnya.

Tirta juga tidak berharap akan timbul “perang saudara” antara pelaku transportasi yang resmi dan yang tidak. “Kami tidak mau terjadi perang saudara, untuk menjaga itu, pihak dari Dishub Jabar beserta jajaran dan kepolisian juga kominfo harus mulai melakukan tindakan,” harap Tirta Jaya. 

Disebutkan oleh Tirta, “Kami haknya jelas, karena kami diatur oleh Undang-undang angkutan, kami berijin trayek, bayar KIR, bayar SKKR dan TPR. Kami memberikan kontribusi kepada pemerintah, masa pemerintah membiarkan kami bangkrut?,” tanya Tirta. 

Disisi lain, pihak operator dan sopir angkutan umum serta taksi konvensional mengaku kehadiran angkutan khusus berbasis online tersebut telah memangkas pendapatan harian mereka. (*)

Comments

comments