Bekraf Gelar Sosialisasi Dan Edukasi Pengelolaan Royalti Kepada Musisi Bandung

oleh -
Gandeng LMK, Bekraf Gelar Sosialisasi Pengelolaan Royalty Bagi Musisi Bandung

BANDUNG, sorotindonesia.com,- Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), kunjungi Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan royalti di bidang musik kepada musisi Bandung.

Kota Bandung menjadi tujuan untuk kegiatan ini karena telah lama dikenal sebagai gudangnya para musisi hebat tanah air.

Pada sosialisasi yang digelar di Hotel Sheraton Bandung ini, Bekraf berkeinginan kuat untuk merangkul para musisi dan pelaku ekonomi kreatif di bidang musik yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya guna peningkatan kapasitas para musisi sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan musik nasional.

Hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut, antara lain Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Bekraf, Robinson Sinaga, General Manager Wahana Musik Indonesia (WAMI), Meidi Ferialdi, dan musisi Sandy Canester.

Dikatakan oleh Robinson Sinaga mengawali paparannya, acara sosialisasi pengelolaan royalti di bidang musik ini menyasar para musisi di Kota Bandung agar pemahaman mengenai sistem pengelolaan royalti bisa lebih meningkat.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku ekonomi kreatif di bidang musik maupun stakeholders terkait, mengenai sistem pengelolaan royalti yang saat ini berlaku di Indonesia, serta bagaimana pelaku musik dapat meraih hak ekonomi yang sesuai atas karya ciptanya,” ungkap Robinson, Rabu (3/5/2019).

Acara itu sendiri diikuti oleh sekitar 100 orang peserta yang berasal dari pelaku musik (pencipta lagu, penyanyi) dan kelompok bisnis yang memanfaatkan karya pencipta/penampil untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Berdasarkan hasil riset Bekraf bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, kontribusi subsektor musik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru di angka 0,48 persen.

“Harapannya, dengan diadakannya acara sosialisasi pengelolaan royalti di bidang musik ini, dapat meningkatkan ekosistem ekraf di subsektor musik,” ujar Robinson.

Sandy Canester pada kesempatan yang sama menyebutkan, “Saat saya memutuskan hidup menjadi musisi, saya punya lagu tapi tidak ada yang memberikan modal. Untung saya bertemu dengan label, dan saya tidak mau terganggu dengan hal-hal yang berbau bisnis dan fokus membuat karya, aquarius pustaka sebagai publisher,” sebutnya.

“Saat saya punya karya dan diumumkan, minimal saya harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak komersial,” ujar Sandy Canester.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sandy, “Dari sosialisasi ini, kita ada pilihan, kita akan gabung dimana. Tapi kalau saya memilih ini (LMK), karena saya tidak punya pensiun, sehingga bisa dari royalti. Saya sampai sekarang hidup dan berpenghasilan di musik,” pungkasnya.

Menambahkan dari paparan Sandy Canester, Robinson Sinaga mengatakan, “Untuk publikasi karya, idealnya karya tersebut dilindungi dulu HAKI lalu dipublikasikan, namun belum banyak yang menempuh cara seperti itu. Ada pilihan lainnya, yaitu saat mempresentasikan ke pihak 3, siapkan kontrak perjanjiannya, tetapi mungkin ada pihak 3 yang enggan menandatangani, alternatifnya harus semua karya didokumentasikan, apakah saat presentasi itu membawa teman dan di rekam atau cara lainnya untuk membuktikan bahwa itu hak karya kita (disclaimer),” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi sehari yang dibagi dalam satu sesi panel yang membicarakan seputar Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang musik dan juga topik mengenai royalti tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab. Tampak hadir sebagai peserta, diantaranya musisi Pia Fellini dan juga pemusik underground dari grup band Jeruji, Andre Vinsens.

Kesempatan terpisah, saat ditanyai wartawan seusai acara mengenai mekanisme pendaftaran karya musisi di LMK dan perolehan hak royalti, Robinson Sinaga menjawab, “Saya pikir kalau mereka (musisi) butuh informasi terkait itu sebaiknya mereka hubungi saja LMK-nya, ada delapan di Indonesia, itu akan menjelaskan hak seperti apa dan bagaimana mendapatkan hak-nya,” kata Robinson.

Dibeberkan oleh Robinson, “Royalti itu sebetulnya banyak, tapi yang di pungut oleh LMK hanya satu, yakni performing right, ketika synchronize right misalnya atau kalau lagunya dipakai untuk soundtrack film, itu tidak dipungut oleh LMK. Jadi, tadi banyak ‘right’ disitu seperti mechanical right, itu bukan ditagih oleh LMK, yang ditagih dari 4 sampai 5 hak itu hanya performing right saja, yang di perdengarkan, ini saja. Bisa digital maupun non digital,” bebernya.

“Bila musisi sudah mendaftar ke LMK, tugas merekalah nanti yang menagih ke pihak user. Mereka akan menagih termasuk yang di luar negeri, yang sudah bekerjasama. Jadi ketika musik asing diputar disini, mereka nagih, ketika musik kita disana, mereka bekerjasama dengan LMK yang di negara itu,” jelasnya.

Diuraikan lebih lanjut oleh Robinson, “Untuk penagihan ini, LMK tidak bekerja suka-suka gue juga, itu pengaturan realistis sudah diatur secara spesifik, yang kalau dulu tidak ada diatur secara spesifik, nah dengan undang-undang kita ini, sekarang yang berhak memungut royalti disebut namanya lembaga menejemen kolektif (LMK). Sampai sekarang ada delapan, hanya mereka yang boleh menagih royalti ke user. User itu hotel, karaoke, pusat perbelanjaan, cafe, mall, televisi, dan banyak lagi, jadi hanya LMK yang menagih, dan mereka nanti setiap tahun diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan kepada musisi se-Indonesia,” urainya.

Jadi, saran Robinson, jika ingin mendapatkan royalti, musisi harus menjadi anggota LMK dan memberi kuasa kepada LMK untuk menagih royalti.

“Dengan aturan ini, pemerintah ingin musisi tidak perlu memikirkan penagihan royalti, jadi musisi bisa berkonsentrasi dalam berkarya menciptakan lagu dan menyanyi, biarkan pemerintah bergerak bersama lembaga yang ditunjuk untuk penagihan royalti, ada 8 lembaga, musisi bisa daftar diantara itu, untuk kategori pencipta atau penyanyi,” terangnya.[St]

Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Bekraf, Robinson Sinaga.

Comments

comments